Carrie Lam, Pemimpin Hongkong Keluarkan Pernyataan Mengejutkan, RUU Ekstradisi Dinyatakan Gagal Total alias Disuntik Mati

Carrie Lam, Pemimpin Hongkong Keluarkan Pernyataan Mengejutkan, RUU Ekstradisi Dinyatakan Gagal Total alias Disuntik Mati

SUARABMI.COM - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang akan memungkinkan ekstradisi ke China daratan “sudah mati”.

Dalam konferensi pers pada hari Selasa, Lam mengatakan tugas pemerintah Hong Kong dalam membahas RUU itu telah “gagal total”, “ditenggelamkan dalam-dalam”.

Tetapi, sebagaimana dikutip dari BBC pada Selasa (9/7/2019), Lam mengatakan keputusan itu tidak ditetapkan sepenuhnya karena tuntutan demonstran.

RUU ekstradisi telah memicu kerusuhan selama berpekan-pekan di Hong Kong, sehinngga mmebuat pemerintah setempat menangguhkan pembahasannya tanpa batas waktu.
[post_ads]
“Tetapi, sempat ada keraguan di benak pemerintah apakah akan kembali memproses hal ini di Dewan Legislatif,” kata Lam kepada wartawan.

“Jadi, saya tegaskan di sini, tidak ada rencana seperti itu. Pembahasannya sudah mati,” pungkasnya.

Hong Kong, bekas koloni Inggris, adalah bagian dari China tetapi dijalankan di bawah pengaturan “satu negara, dua sistem”, yang menjamin keberlangsungan otonomi.

Kebijakan ini memiliki peradilan sendiri dan sistem hukum yang terpisah dari China daratan.

Sebelumnya, Carrie Lam pernah mengatakan bahwa RUU ekstradisi “akan mati” pada 2020 mendatang, ketika masa legislatif saat ini berakhir.
[post_ads_2]
“RUU sudah mati adalah deskripsi politik dan itu bukan bahasa legislatif,” kata anggota parlemen dari Partai Sipil Alvin Yeung kepada BBC, menambahkan bahwa RUU itu masih dalam proses penilaian kedua secara teknis.

“Kami tidak tahu mengapa kepala eksekutif menolak untuk mengadopsi kata penarikan,” tambahnya.

Salah satu tokoh utama gerakan protes, aktivis mahasiswa Joshua Wong, menegaskan kembali tuntutan agar RUU “ditarik secara resmi”, dan menuduh Lam menggunakan permainan kata-kata untuk “berbohong kepada orang-orang Hong Kong”.

Para kritikus RUU tersebut berpendapat bahwa hal itu akan merusak independensi peradilan Hong Kong, dan dapat digunakan untuk menargetkan orang-orang yang berbicara menentang pemerintah China. | AP